DPD Klaim Tak Terpengaruh Putusan MA Soal Masa Jabatan Ketua - CNN Indonesia

DPD Klaim Tak Terpengaruh Putusan MA Soal Masa Jabatan Ketua Ketua BK DPD AM Fatwa bilang, berdasarkan Surat Keputusan, masa jabatan Ketua DPD Mohammad Saleh berakhir pada 31 Maret 2017 ini. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono). Jakarta ...

AM Fatwa sebut putusan MA tak pengaruhi pemilihan Ketua DPD baru - merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AM Fatwa mengatakan, putusan Mahkamah Agung yang mencabut Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017 tidak mempengaruhi proses pemilihan Ketua DPD baru. Masa jabatan Ketua ...

Pimpinan DPD Tak Akan Alami Kocok Ulang - Bisnis.com

Kabar24.com, JAKARTA--Anggota DPD AM Fatwa mengatakan bahwa tidak akan ada kocok ulang dalam pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Dengan demikian, ujarnya, pemilihan ulang hanya terjadi untuk Ketua DPD terpilih Muhammad Saleh ...

Polemik Pergantian Ketua DPD - Kumparan.com (Siaran Pers) (Pendaftaran) (Blog)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan memilih ketua baru pada sidang paripurna yang digelar pada Senin (3/4) mendatang. Pemilihan ketua baru ini sesuai dengan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatib DPD. Dalam aturan tersebut, masa ...

Beda Suara di DPD Setelah MA Batalkan Tatib Masa Jabatan Pimpinan - Detikcom

Jakarta - Mahkamah Agung telah mencabut Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatib DPD yang salah satu isinya soal pemotongan masa jabatan pimpinan dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Meski demikian, di kalangan internal DPD sendiri masih ...

Putusan Hakim MA Dinilai Aneh, DPD Berencana Lapor ke KY dan Bareskrim - BeritaSatu

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berencana melapor ke Komisi Yudisial (KY) tentang majelis hakim Mahkamah Agung (MA) yang memutus perkara judicial review (JR) pasal 47 ayat 2 juncto pasal 323 Peraturan DPD nomor 1/2017 tentang Tata ...

MA Batalkan Kocok Ulang DPD RI 2,5 Tahun - Pikiran Rakyat

JAKARTA, (PR).- Akhirnya Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang mengabulkan permohonan judicial review Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 /2017 terkait atas pemotongan masa jabatan pimpinan DPD dan memberlaku surutkan kepada ...

Abaikan Putusan MA, DPD Tetap Gelar Paripurna 3 April - BeritaSatu

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersiap melakukan rapat paripurna memilih pimpinan lembaga itu pada 3 April mendatang. Tapi geger terjadi karena paripurna itu terancam gagal. Hal itu dipicu keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) ...

Masa Jabatan DPD RI Kembali Lima Tahun - Pikiran Rakyat

JAKARTA, (PR).- Masa jabatan pimpinan DPD RI kembali menjadi lima tahun. Hal ini setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan sejumlah anggota DPD RI terkait pemotongan masa jabatan pimpinan DPD RI ...

AM Fatwa Nilai Pemilihan Wakil Ketua DPD Akan Langgar Putusan MA - KOMPAS.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah AM Fatwa menyatakan bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 tentu berdampak pada ...

DPD Bahas Tata Tertib Pemilihan Pimpinan - KOMPAS.com

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua DPD RI Mohammad Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/2/2017). Terkait. MA Diharapkan Bijak Putuskan Gugatan soal Masa Jabatan Pimpinan DPD · Setelah Pimpinan DPR, Jokowi Terima ...

MA Cabut Tatib, DPD Tetap Lanjutkan Pemilihan Pimpinan - Metro TV News

Metrotvnews.com, Jakarta: Keputusan Mahkamah Agung (MA) mencabut peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib ditanggapi minor oleh kalangan DPD. Anggota DPD RI dari Bali, Gede Pasek Suardika, menilai keputusan itu aneh.

MA Anulir Masa Jabatan Pimpinan DPD - Manado Post online

JAKARTA—Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materiil atau judicial review yang diajukan anggota DPD terhadap tata tertib yang mengatur masa jabatan pimpinan 2,5 tahun. Lembaga tinggi negara itu memerintahkan agar aturan tersebut ...

Jabatan Pimpinan DPD Tetap 5 Tahun - Koran Jakarta

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah 5 tahun sesuai masa jabatan keanggotaaan dan pemberlakuan surut terhadap ketentuan itu bertentangan dengan UU No.12 /2011 ...

Puting Beliung Rusak Sembilan Rumah - Timlo Net

Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan perkara uji materi Peraturan DPD nomor 1 tahun 2017 tentang tata tertib. MA dalam putusannya menegaskan, masa jabatan pimpinan DPD adalah 5 tahun, bukan 2 tahun enam bulan. Uji materi ini dilakukan oleh ...

Pemilihan Ketua DPD RI Pada 3 April Dianggap Langgar Etik‎ - Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadwalkan pemilihan ketua pada rapat paripurna tanggal 3 April 2017. Pengamat Politik Tjipta Lesmana menilai agenda rapat paripurna tersebur melanggar etik. "Apabila tetap ada ...

Pemilihan Ketua DPD Dinilai Berpotensi Langgar Etika - Gatra (Pendaftaran)

Jakarta, GATRAnews - Pakar komunikasi dan pengamat politik Tjipta Lesmana menilai sidang paripurna DPD RI tanggal 3 April 2017 untuk memilih ketua DPD, berpotensi melanggar etika karena Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Tatib DPD ...

Pelanggaran Etik Jika DPD Dipimpin Ketua Parpol - Indopos

INDOPOS.CO.ID - Pakar Komunikasi sekaligus pengamat politik Tjipta Lesmana merasa miris dengan kondisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat ini yang arahnya terlihat semakin tidak jelas. Di tengah kewenangannya yang serba terbatas, lanjut dia, ...

MA Batalkan Tatib DPD - Metro TV News

Metrotvnews.com, Jakarta: Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi membenarkan, MA telah mengeluarkan putusan atas perkara uji materi peraturan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib (Tatib) terhadap UU ...

MA Batalkan Tatib DPD soal Masa Jabatan Pimpinan 2,5 Tahun - Detikcom

Jakarta - Sejumlah anggota DPD menggugat Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatib, yang salah satu poinnya adalah pemotongan masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun ke Mahkamah Agung (MA). MA memutuskan ...