Berita Terhangat

Sanksi Politik Uang di Pilkada, Bawaslu Bisa Usulkan Pembatalan Calon - Tribun Lampung;

Sanksi Politik Uang di Pilkada, Bawaslu Bisa Usulkan Pembatalan Calon - Tribun Lampung

Tribun LampungSanksi Politik Uang di Pilkada, Bawaslu Bisa Usulkan Pembatalan CalonTribun LampungTRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ada kabar baik dari hasil revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajaran memiliki wewenang besar, dalam penanganan kasus dugaan ...dan lainnya »

Ini Kelemahan-kelemahan UU Pilkada yang Baru - JPNN.com;

Ini Kelemahan-kelemahan UU Pilkada yang Baru - JPNN.com

JPNN.comIni Kelemahan-kelemahan UU Pilkada yang BaruJPNN.comJAKARTA- DPR RI baru saja mengesahkan UU Pilkada hasil dari perubahan kedua atas UU No 1/2015. Namun sayangnya, revisi ini dinilai tidak menciptakan pemilihan kepala daerah yang lebih baik dari sebelumnya. Masykurudin Hafidz, Koordinator ...dan lainnya »

Definisi Politik Uang dalam UU Pilkada Dinilai Tak Jelas - KOMPAS.com;

Definisi Politik Uang dalam UU Pilkada Dinilai Tak Jelas - KOMPAS.com

KOMPAS.comDefinisi Politik Uang dalam UU Pilkada Dinilai Tak JelasKOMPAS.comJAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, menilai aturan soal politik uang dalam Undang-Undang Pilkada sama sekali tak bisa diterapkan. Sebab, ada beberapa aturan yang justru tak ...dan lainnya »

Aturan Politik Uang dalam UU Pilkada Dianggap Bisa Korbankan Pemilih - KOMPAS.com;

Aturan Politik Uang dalam UU Pilkada Dianggap Bisa Korbankan Pemilih - KOMPAS.com

KOMPAS.comAturan Politik Uang dalam UU Pilkada Dianggap Bisa Korbankan PemilihKOMPAS.comKOMPAS/LASTI KURNIA Kelompok gabungan dari Panwaslu dan lembaga swadaya masyarakat, menyatakan menolak prkatik politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta, pada aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (24/6/2012).dan lainnya »

Pengamat: UU Pilkada Bikin Bawaslu Dapat Kewenangan Kosong - KOMPAS.com;

Pengamat: UU Pilkada Bikin Bawaslu Dapat Kewenangan Kosong - KOMPAS.com

KOMPAS.comPengamat: UU Pilkada Bikin Bawaslu Dapat Kewenangan KosongKOMPAS.comKOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/7). Dhoni Setiawan (DS) 09-07-2009. Terkait. Ini Ketentuan Verifikasi KTP Dukungan untuk Calon Independen dalam UU ...dan lainnya »

Aroma legalisasi politik uang dalam UU Pilkada - BeritagarID;

Aroma legalisasi politik uang dalam UU Pilkada - BeritagarID

BeritagarIDAroma legalisasi politik uang dalam UU PilkadaBeritagarIDDalam formalitas yang masih bisa diperdebatkan, revisi UU Pilkada disahkan menjadi UU Pilkada. Sidang paripurna pengesahan UU tersebut (2/6/2016) sesuai absensi hanya dihadiri 238 orang, dari 558 orang anggota DPR RI. Sesuai tata tertib, untuk ...dan lainnya »

Politik Uang di Pilkada Diancam Penjara Tiga Tahun - Tempo;

Politik Uang di Pilkada Diancam Penjara Tiga Tahun - Tempo

TempoPolitik Uang di Pilkada Diancam Penjara Tiga TahunTempoSejumlah aktivis Jaringan Anti Korupsi Bandung Raya membentangkan poster di atas flyover Pasupati saat aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima ...dan lainnya »

Pasal tentang Kategori Politik Uang Multitafsir, Bawaslu Akan Atur Lebih Rinci - KOMPAS.com;

Pasal tentang Kategori Politik Uang Multitafsir, Bawaslu Akan Atur Lebih Rinci - KOMPAS.com

KOMPAS.comPasal tentang Kategori Politik Uang Multitafsir, Bawaslu Akan Atur Lebih RinciKOMPAS.comJAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Muhammad menganggap hasil akhir revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah sudah cukup menjelaskan perihal politik uang. Namun, ada ...dan lainnya »

UU Pilkada Berikan Bawaslu Kewenangan Kosong - Okezone;

UU Pilkada Berikan Bawaslu Kewenangan Kosong - Okezone

OkezoneUU Pilkada Berikan Bawaslu Kewenangan KosongOkezoneJAKARTA - Peneliti senior lembaga kajian independen PARA Syndicate Toto Sugiarto menilai Revisi Undang-Undang Pilkada seolah memberikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebuah kewenangan kosong. "Revisi ini bagaikan memberikan ...dan lainnya »

Ketua Bawaslu Nilai Revisi UU Pilkada Langkah yang Luar Biasa Maju - KOMPAS.com;

Ketua Bawaslu Nilai Revisi UU Pilkada Langkah yang Luar Biasa Maju - KOMPAS.com

KOMPAS.comKetua Bawaslu Nilai Revisi UU Pilkada Langkah yang Luar Biasa MajuKOMPAS.comJAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, Muhammad memuji hasil revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagai langkah maju yang luar biasa. Pasalnya, kewenangan Bawaslu diperkuat.dan lainnya »

Bawaslu Pelajari UU Pilkada - KOMPAS.com;

Bawaslu Pelajari UU Pilkada - KOMPAS.com

KOMPAS.comBawaslu Pelajari UU PilkadaKOMPAS.comJAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, Muhammad mengapresiasi hasil revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR, Kamis ...dan lainnya »

Dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Bawaslu Janji Tingkatkan Kinerja - Tribunnews;

Dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Bawaslu Janji Tingkatkan Kinerja - Tribunnews

TribunnewsDapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Bawaslu Janji Tingkatkan KinerjaTribunnewsTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad berjanji akan meningkatkan kinerja usai mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Ini bentuk perwujudan dari kami yang ...dan lainnya »

UU Pilkada Bisa Turunkan Motivasi Pakai Politik Uang - Pikiran Rakyat;

UU Pilkada Bisa Turunkan Motivasi Pakai Politik Uang - Pikiran Rakyat

Pikiran RakyatUU Pilkada Bisa Turunkan Motivasi Pakai Politik UangPikiran RakyatJAKARTA, (PR).- Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau yang juga sering disebut UU Pilkada sudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UU ini dipandang dapat menurunkan motivasi pasangan calon dalam pilkada untuk ...dan lainnya »

Calon pilkada curang bisa dibatalkan Bawaslu - BBC Indonesia;

Calon pilkada curang bisa dibatalkan Bawaslu - BBC Indonesia

BBC IndonesiaCalon pilkada curang bisa dibatalkan BawasluBBC IndonesiaBadan Pengawas Pemilu kini dapat memberi sanksi diskualifikasi kepada pasangan calon pilkada yang terbukti melakukan kecurangan politik uang, demikian salah-satu aturan baru di dalam UU Pilkada yang disahkan DPR. Namun peluang praktik ...dan lainnya »

Syarat Dukungan Harus E-KTP Bisa Hambat Calon Perseorangan - JPNN.com;

Syarat Dukungan Harus E-KTP Bisa Hambat Calon Perseorangan - JPNN.com

JPNN.comSyarat Dukungan Harus E-KTP Bisa Hambat Calon PerseoranganJPNN.comJAKARTA – Undang-Undang Pilkada hasil revisi yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (2/6), tidak mengubah persyaratan persentase dukungan partai politik dalam mengusung pasangan calon kepala daerah. Partai politik atau gabungan partai ...dan lainnya »

Revisi UU Pilkada Dinilai Belum Jawab Persoalan - JPNN.com;

Revisi UU Pilkada Dinilai Belum Jawab Persoalan - JPNN.com

JPNN.comRevisi UU Pilkada Dinilai Belum Jawab PersoalanJPNN.comJAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menilai, sejumlah perubahan yang ditetapkan dalam undang-undang baru hasil revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan ...dan lainnya »