Sanksi Politik Uang di Pilkada, Bawaslu Bisa Usulkan Pembatalan Calon - Tribun Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ada kabar baik dari hasil revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajaran memiliki wewenang besar, dalam penanganan kasus dugaan ...

Ini Kelemahan-kelemahan UU Pilkada yang Baru - JPNN.com

JAKARTA- DPR RI baru saja mengesahkan UU Pilkada hasil dari perubahan kedua atas UU No 1/2015. Namun sayangnya, revisi ini dinilai tidak menciptakan pemilihan kepala daerah yang lebih baik dari sebelumnya. Masykurudin Hafidz, Koordinator ...

Definisi Politik Uang dalam UU Pilkada Dinilai Tak Jelas - KOMPAS.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, menilai aturan soal politik uang dalam Undang-Undang Pilkada sama sekali tak bisa diterapkan. Sebab, ada beberapa aturan yang justru tak ...

Aturan Politik Uang dalam UU Pilkada Dianggap Bisa Korbankan Pemilih - KOMPAS.com

KOMPAS/LASTI KURNIA Kelompok gabungan dari Panwaslu dan lembaga swadaya masyarakat, menyatakan menolak prkatik politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta, pada aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (24/6/2012).

Pengamat: UU Pilkada Bikin Bawaslu Dapat Kewenangan Kosong - KOMPAS.com

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/7). Dhoni Setiawan (DS) 09-07-2009. Terkait. Ini Ketentuan Verifikasi KTP Dukungan untuk Calon Independen dalam UU ...

Aroma legalisasi politik uang dalam UU Pilkada - BeritagarID

Dalam formalitas yang masih bisa diperdebatkan, revisi UU Pilkada disahkan menjadi UU Pilkada. Sidang paripurna pengesahan UU tersebut (2/6/2016) sesuai absensi hanya dihadiri 238 orang, dari 558 orang anggota DPR RI. Sesuai tata tertib, untuk ...

Politik Uang di Pilkada Diancam Penjara Tiga Tahun - Tempo

Sejumlah aktivis Jaringan Anti Korupsi Bandung Raya membentangkan poster di atas flyover Pasupati saat aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima ...

Pasal tentang Kategori Politik Uang Multitafsir, Bawaslu Akan Atur Lebih Rinci - KOMPAS.com

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Muhammad menganggap hasil akhir revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah sudah cukup menjelaskan perihal politik uang. Namun, ada ...

UU Pilkada Berikan Bawaslu Kewenangan Kosong - Okezone

JAKARTA - Peneliti senior lembaga kajian independen PARA Syndicate Toto Sugiarto menilai Revisi Undang-Undang Pilkada seolah memberikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebuah kewenangan kosong. "Revisi ini bagaikan memberikan ...

Ketua Bawaslu Nilai Revisi UU Pilkada Langkah yang Luar Biasa Maju - KOMPAS.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, Muhammad memuji hasil revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagai langkah maju yang luar biasa. Pasalnya, kewenangan Bawaslu diperkuat.

Bawaslu Pelajari UU Pilkada - KOMPAS.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, Muhammad mengapresiasi hasil revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR, Kamis ...

Dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Bawaslu Janji Tingkatkan Kinerja - Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad berjanji akan meningkatkan kinerja usai mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Ini bentuk perwujudan dari kami yang ...

UU Pilkada Bisa Turunkan Motivasi Pakai Politik Uang - Pikiran Rakyat

JAKARTA, (PR).- Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau yang juga sering disebut UU Pilkada sudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UU ini dipandang dapat menurunkan motivasi pasangan calon dalam pilkada untuk ...

Calon pilkada curang bisa dibatalkan Bawaslu - BBC Indonesia

Badan Pengawas Pemilu kini dapat memberi sanksi diskualifikasi kepada pasangan calon pilkada yang terbukti melakukan kecurangan politik uang, demikian salah-satu aturan baru di dalam UU Pilkada yang disahkan DPR. Namun peluang praktik ...

Syarat Dukungan Harus E-KTP Bisa Hambat Calon Perseorangan - JPNN.com

JAKARTA – Undang-Undang Pilkada hasil revisi yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (2/6), tidak mengubah persyaratan persentase dukungan partai politik dalam mengusung pasangan calon kepala daerah. Partai politik atau gabungan partai ...

Revisi UU Pilkada Dinilai Belum Jawab Persoalan - JPNN.com

JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menilai, sejumlah perubahan yang ditetapkan dalam undang-undang baru hasil revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan ...